KITAINDONESIASATU.COM- Gelombang keresahan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bogor akhirnya pecah di depan Balai Kota. Ratusan pengemudi angkot dari berbagai trayek turun ke jalan, Kamis 23 Oktober 2025, menuntut keadilan atas kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dinilai memberatkan dan mengancam mata pencaharian mereka. Dua isu utama yang menjadi pemantik aksi adalah rencana pembatasan usia kendaraan dan maraknya transportasi daring (online) yang kian menyingkirkan eksistensi angkot tradisional.
Aksi tersebut diikuti oleh sopir yang tergabung dalam Badan Hukum Transportasi (BH) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi seruan keadilan bagi para pengemudi angkot.
Para sopir menilai, kebijakan pembatasan usia kendaraan yang direncanakan diberlakukan dalam waktu dekat tidak realistis di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Sejak pandemi Covid-19, pendapatan mereka menurun drastis dan hingga kini belum sepenuhnya pulih.
“Kondisi ekonomi sopir saat ini masih jauh dari kata stabil. Kami baru beradaptasi setelah pandemi, dan butuh waktu panjang untuk pulih. Kalau pemerintah memaksa menerapkan batas usia kendaraan sekarang, sama saja mematikan sumber penghidupan kami,” ujar Koordinator Aksi, Nurdin Ahong, di sela-sela orasi, Kamis 23 Oktober 2025.
Nurdin juga menyoroti minimnya dukungan dari lembaga pembiayaan, seperti leasing maupun perbankan, untuk membantu para sopir memperbarui kendaraan mereka. Ia menyebut, tanpa adanya program subsidi atau keringanan dari pemerintah daerah, kebijakan tersebut akan sulit dijalankan.
“Kami bukan menolak perubahan, tapi menolak ketidakadilan. Pemerintah jangan hanya berpihak pada transportasi modern dan perusahaan besar. Sopir angkot juga manusia, juga warga Bogor yang berhak hidup layak,” tegas Nurdin dengan nada emosional.
