Sementara itu, Adi Kurniawan dari Barisan Relawan Nusa (BaraNusa) menilai rencana pemerintah mencabut moratorium penempatan pekerja ke Timur Tengah adalah prematur.
“Dan berisiko besar bagi pekerja migran, sebelum ada perbaikan nyata dalam sistem,” tuturnya.
Mafia penempatan masih bercokol, katanya, dan pemerintah justru membuka celah bagi mereka untuk semakin menguasai pasar tenaga kerja migran.
Sejumlah tokoh lain juga menyuarakan kekhawatiran serupa, seperti Ali Nurdin dari Buruh Migran Nusantara, Anwar Ma’arif dari Persatuan Buruh Migran, serta Abdul Hadi dari BMI-SA.
Mereka menyoroti masih banyaknya PMI yang menjadi korban eksploitasi dan bekerja secara ilegal di luar negeri akibat buruknya tata kelola.
“Banyak PMI terjebak dalam kondisi kerja tidak layak karena ketidakjelasan kebijakan dan moratorium yang dibiarkan berlarut-larut,” kata Ali Nurdin.
Pemerintah, kata Anwar Ma’arif, seharusnya menyelesaikan dulu masalah pekerja migran yang ada sebelum membuka kembali moratorium. (Aris MP/Yo)
