KITAINDONESIASATU.COM – Perbincangan soal viral ‘kabur aja dulu’, masih belum habis. Kali ini, Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan angkat bicara.
Dia melihat munculnya isu tersebut dilatar-belakangi minimnya lapangan kerja dalam negeri, gaji rendah, dan diskriminasi.
“Generasi muda mencari solusi dengan merebut pasar kerja global,” kata Aznil kepada awak media, pada Minggu (2/3/2025)
Pemerintah, katanya, harus memfasilitasi dengan membangun tata kelola yang tepat, aman, cepat, dan berbiaya wajar.
“Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 1 persen,” ujarnya.
Gelar Diskusi PMI
Saking urgent dan penting soal ini, beberapa waktu lalu, Jumat 28/2), para aktivis
yang bergerak di bidang advokasi pekerja mingran Indonesia (PMI) menggelar diskusi publik bertajuk “Menggugat Penempatan Pekerja Migran Indonesia”,
Di dalam diskusi tersebut, Aznil Tan meminta pemerintah perlu segera merancang strategi yang lebih progresif dalam memanfaatkan tenaga kerja global sebagai aset ekonomi, bukan sekadar komoditas yang dikirim ke luar negeri tanpa perlindungan yang memadai.
Dalam diskusi yang sama, aktivis dari Jamin (jaringan akrivis migran Indonesia) Yusri Albima menyatakan bahwa transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian tidak membawa perbaikan berarti.
Yusri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan jajarannya.
Masalah eksploitasi tenaga kerja, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta lemahnya sistem pengawasan masih terus terjadi.
“Kami melihat Menteri P2MI tidak memiliki rekam jejak dalam mengatasi isu pekerja migran,” ucap Yusri.
Kebijakan yang diambil pun, katanya, tidak melibatkan aktivis yang telah lama berjibaku di lapangan. Ini berisiko bagi masa depan pekerja migran.
