Dia juga menyoroti bahwa bonus dari aplikator yang sebelumnya menjadi penopang kini sudah tidak ada lagi.
“Kami sangat bergantung pada tarif pelanggan, dan itu tidak banyak,” tegasnya.
Rahmad menilai wacana ini tidak adil karena angkutan online juga berkontribusi pada perekonomian negara. “Jangan sembarangan membuat aturan. Kami yang di jalan ini tahu betul dampaknya. Jika subsidi dicabut, pemerintah harus mencari cara agar kami bisa bertahan,” tambahnya.
Wacana pemerintah untuk merombak aturan subsidi BBM memang memicu protes dari berbagai pihak, termasuk pengemudi angkutan online di Kalimantan Selatan.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, subsidi BBM hanya akan diberikan kepada kendaraan berpelat kuning seperti angkutan umum.
“Angkutan barang yang berpelat hitam, ya harus diubah ke pelat kuning,” ujarnya pada Rabu (27/11).
Pada Jumat (29/11), Bahlil menegaskan bahwa ojek online (ojol) tidak akan menjadi sasaran subsidi BBM yang tepat sasaran, karena ojol dianggap sebagai usaha.
“Ojek online itu kan digunakan untuk usaha, jadi tidak seharusnya disubsidi,” ujarnya.
Pernyataan ini menimbulkan keluhan dari pengemudi angkutan online yang mengandalkan BBM bersubsidi seperti pertalite.
