Berita Utama

Pimpinan DPRD DKI Tolak Kenaikan Tarif TransJakarta

×

Pimpinan DPRD DKI Tolak Kenaikan Tarif TransJakarta

Sebarkan artikel ini
Bus Transjakarta sedang melayani penumpang di salah satu halte terpadat di Jakarta. (Aldi/KIS)
Ilustrasi.

KITAINDONESIASATU.COM – Wacana kenaikan tarif bus Transportasi Jakarta (TransJakarta) menuai penolakan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, armada transportasi yang jadi kebanggaan Jakarta itu tidak pernah mengalami kenaikan tarif sejak tahun 2007. 

Wibi Andrino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem tegas menyatakan penolakannya terhadap tarif bus TransJakarta yang tengah di kaji Dinas Perhubungan (Dishub).

“Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” kata Wibi dalam keterangan resminya, dikutip Senin (23/12/2024).

Penolakannya tersebut dikarenakan situasi ekonomi warga Jakarta yang masih sulit. Karena itu, kenaikan tarif transportasi umum seperti TransJakarta justru akan memperburuk beban ekonomi masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada layanan transportasi ini.

Menurutnya, jika memang ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan TransJakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan.

“Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” ujar Wibi.

Politisi muda partai besutan Surya Paloh ini juga menegaskan, tujuan utama keberadaan TransJakarta yaitu untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara. “Oleh karena itu, saya mendesak Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif ini. Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan,” tegas Wibi.

Untuk itu, Jika tarif dinaikkan, ada risiko masyarakat akan kembali beralih ke kendaraan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

“Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” pungkas dia. (Aldi/Yo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *