KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, kembali melontarkan kritik tajam terhadap gaya komunikasi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, Purbaya perlu memperbaiki cara berkomunikasi politik dan tidak terlalu sering memberikan komentar terkait kebijakan kementerian lain.
“Fokuslah pada desain ekonomi besar,’’ ujar Misbakhun, Selasa (14/10).
Meski tetap mendukung langkah Purbaya dalam merancang arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menyoroti pernyataan sang Menkeu soal pemotongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik yang tidak bisa diubah sepihak tanpa persetujuan bersama DPR RI.
Tak hanya itu, Misbakhun juga menegur keputusan Purbaya yang secara tiba-tiba mengumumkan kenaikan defisit APBN dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen. Ia menilai langkah tersebut semestinya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR, mengingat proses pembahasan APBN masih berjalan.
Politikus Golkar itu juga mendorong agar kebijakan fiskal pemerintah lebih berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah. Salah satu langkah yang disarankannya ialah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendorong konsumsi domestik.
“Saya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ditahan dulu. Kalau perlu, PPN diturunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen,” ujarnya.
Bukan kali ini saja Misbakhun menegur Menkeu Purbaya. Sebelumnya, ia juga menyoroti pernyataan Purbaya mengenai subsidi LPG 3 kilogram yang dinilai keluar dari ranah kewenangannya dan sempat memicu ketegangan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (*)
