Berita Utama

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

×

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Sebarkan artikel ini
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (Humas Kemnaker)

Yassierli menambahkan, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Dengan demikian, Dewan Pengupahan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Selain formula penghitungan, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027. KHL tersebut terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.

Adapun untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi. Besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dari UMK.

Menaker juga mengingatkan gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027. UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Upah minimum tahun 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, yang akan ditetapkan oleh gubernur mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan kesepakatan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *