KITAINDONESIASATU.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, meledak dalam rapat paripurna usai menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang dinilainya tidak pro rakyat kecil.
Dalam rapat yang turut dihadiri Gubernur Pramono Anung, Lukman dengan nada keras menolak pemangkasan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar yang dianggap bisa menambah beban masyarakat bawah.
“Saya sedih dan resah, Pak Gubernur, Jangan kurangi subsidi pangan Rp300 miliar. Itu harusnya jangan dilakukan,” ujar Lukman, Rabu (12/11).
Ia bahkan menuding alasan Pemprov yang menyebut minat masyarakat terhadap daging dan susu UHT rendah sebagai dalih tak berdasar.
“Katanya tidak diminati. Itu bohong, Pak! Data di lapangan tidak seperti itu,” ucapnya lantang di hadapan forum.
Tak berhenti di sana, Lukman juga menolak keras rencana penambahan utang daerah Rp2,2 triliun yang dinilai tidak punya potensi pengembalian (return) dan bisa memicu masalah hukum di masa depan.
“Proyek dari utang tidak ada return-nya. Nanti malah jadi kasus hukum baru,” ucapnya.
Politikus PAN itu turut menyinggung proyek warning system banjir senilai Rp225 miliar yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga kini, katanya, proyek itu menghilang entah ke mana.
“Hari ini warning system banjir itu tidak tahu di mana rimbanya. Mohon penjelasan nanti, Pak Gubernur,” sindirnya tajam.
Lukman juga menyerukan agar Pemprov DKI lebih fokus membangun kualitas SDM dengan memperkuat pendidikan bahasa asing di sekolah negeri maupun swasta.
“Kalau mau jadi global city, SDM-nya harus siap. Setiap sekolah perlu punya ekstrakurikuler bahasa asing,” tukasnya. (*)
