KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait remunerasi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah berencana menghapus tantiem atau bonus berbasis kinerja untuk para komisaris dan direksi BUMN.
Ini disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan reformasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.
Penghapusan tantiem diharapkan dapat mengalihkan fokus manajemen dari sekadar mengejar keuntungan jangka pendek menjadi pembangunan nilai jangka panjang serta peningkatan pelayanan publik. Jika tidak setuju dengan penghapusan tantiem ini, para komisaris maupun direksi BUMN tersebut dipersilahkan mundur dari jabatannya.
Keputusan ini juga disebut-sebut sebagai respons terhadap kritik publik mengenai tingginya gaji dan bonus yang diterima oleh jajaran petinggi BUMN. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kompensasi yang diterima para petinggi BUMN lebih proporsional dan tidak memberatkan keuangan negara.
Prabowo mencontohkan ada seorang komisaris yang hadir rapat sebulan sekali, tetapi dia menerima tantiem Rp 40 miliar setahun. Tantiem disebutnya hanya akal-akalan, ia pun berencana memangkas jumlah komisaris menjadi 4 atau 5 di setiap BUMN.
