KITAINDONESIASATU.COM– Kabupaten Bogor mencuri perhatian dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, setelah dipaparkan sejumlah capaian signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam forum yang digelar di Lembur Pakuan, Subang, Selasa 16 Juli 2025 kemarin, Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama para kepala daerah se-Jawa Barat mengikuti arahan strategis dari pemerintah pusat terkait penguatan sinergi pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pencapaian Kabupaten Bogor yang menonjol dalam beberapa indikator makro pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah per 14 Juli 2025, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor tahun 2024 tercatat mencapai 5,21 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,03 persen maupun Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95 persen. Capaian ini menempatkan Kabupaten Bogor dalam 10 besar daerah dengan LPE tertinggi di Jawa Barat.
Selain itu, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor tahun 2024 tercatat sebesar 7,05 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional yang mencapai 8,57 persen dan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,46 persen.
Angka tersebut menempatkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Barat.
Sementara itu, Kabupaten Indramayu tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi, yakni 11,93 persen.
Untuk indikator kemiskinan ekstrem, Kabupaten Bogor mencatatkan angka sebesar 0,52 persen, berada di posisi lima terendah se-Jawa Barat.
Persentase ini jauh di bawah angka nasional sebesar 0,83 persen maupun angka Jawa Barat sebesar 0,78 persen. Kabupaten Indramayu kembali mencatat angka tertinggi untuk indikator ini, yakni sebesar 1,72 persen.
Kinerja fiskal Kabupaten Bogor juga mendapat sorotan positif. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 14 Juli 2025, realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2025 mencapai 50,07 persen, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi ke-6 di Jawa Barat. Dalam aspek kapasitas fiskal, Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori “Sedang”, ditandai dengan keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pusat.
Artinya, Kabupaten Bogor memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal.
Di Indonesia, hanya ada empat kabupaten yang tergolong memiliki kapasitas fiskal sedang.
Menanggapi arahan Mendagri, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kehadirannya dalam rakor didampingi oleh Sekretaris Daerah dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi mempercepat pembangunan.
“Rakor tersebut membahas salah satunya mengenai arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, penyelenggaraan pemerintahan, demi pembangunan daerah yang lebih baik,” jelas Rudy.
Ia menambahkan, semangat kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dengan semangat kolaborasi, kita bergerak bersama demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik, lebih merata, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta pemerintah daerah untuk terus memperhatikan sejumlah indikator penting dalam pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), gini ratio, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan angka stunting.
