KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia merespons kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke AS.
Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya atas kebijakan tersebut dan akan melakukan upaya diplomasi intensif untuk menyelesaikan masalah ini.
Kemlu menyatakan bahwa pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” dalam pernyataan tertulisnya yang diberikan kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).
Sebagai bagian dari upaya diplomasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs),” ujar Kemlu.
Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh untuk terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.
Pemerintah Indonesia berharap agar AS dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif ini dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.(*)
