Selain itu, mekanisme perizinan dan persetujuan dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk proses yang berkaitan dengan DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua,” ujar Anang pada September 2026.
Menurut Kejagung, dugaan penyimpangan tersebut berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan daerah hingga Pertamina.
Bahkan, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp2 triliunan,” ungkap Anang.
Kejagung Belum Umumkan Tersangka
Meski penyidikan terus berjalan dan sejumlah pihak mulai dimintai keterangan, Kejagung hingga kini belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan migas BUMD Kota Bekasi tersebut.
Pemeriksaan Mochtar Mohamad sebagai saksi menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik untuk mengungkap dugaan penyimpangan kerja sama yang berlangsung selama periode 2009-2024.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan kasus yang nilai dugaan kerugian negaranya diperkirakan mencapai triliunan rupiah tersebut. (*)





