KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid memberikan tanggapan serius terkait munculnya wacana sistem “war ticket” atau persaingan cepat-cepatan dalam pendaftaran haji.
Dalam pernyataannya pada Minggu (12/4/2026), ia menekankan bahwa gagasan tersebut memerlukan kajian yang sangat mendalam dan komprehensif sebelum benar-benar dipertimbangkan untuk diterapkan.
Wacana ini muncul sebagai salah satu alternatif untuk menyiasati panjangnya antrean haji di Indonesia yang mencapai puluhan tahun. Namun, Wakil Ketua MPR mengingatkan bahwa ibadah haji memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan konser musik atau ajang hiburan lainnya.
Penggunaan sistem pendaftaran berbasis kecepatan akses dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi calon jemaah yang berusia lanjut atau mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi digital di pelosok daerah.
Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian Agama dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih fokus pada optimalisasi kuota serta perbaikan manajemen antrean yang sudah ada. Aspek keadilan berdasarkan masa tunggu (prioritas lansia) tetap harus menjadi prioritas utama.
Penolakan terhadap sistem yang bersifat spekulatif ini didasari pada prinsip bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang setara dan bermartabat dalam menunaikan rukun Islam kelima, tanpa harus terjebak dalam sistem “siapa cepat dia dapat” yang berisiko mengabaikan nilai-nilai religiusitas.(*)
