KITAINDONESIASATU.COM – Genderang perang terhadap judi online (judol) terus digaungkan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar memberantasan judol sampai ke akar-akarnya. Polisi pun bertindak tegas dengan para pelaku judi online termasuk di antaranya pegawai Komdigi.
Namun pemberantasan judol itu harus diikuti dengan Langkah antisipasi penyusupan permainan terlarang itu ke sistem aplikasi milik pemerintah. Ada 1.200 aplikasi milik pemerintah yang rawan disusupi judol.
Ini disampaikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang mengungkap adanya kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi yang dimiliki pemerintah.
Pasalnya, adanya kelemahan tersebut, dimanfaatkan untuk masuknya praktik judi online atau judol.
“Kami dari BSSN melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Aplikasi yang rentan itu kan, disisipin menjadi tempatnya dia main judi online. Kira-kira begitu,” kata Hinsa kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Ia mengatakan, adanya hal tersebut juga sudah disampaikan kepada instansi-instansi. Pihaknya sudah menindak terkait hal itu sebanyak ribuan. Hal itu juga menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah.
“Sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya. Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” ungkapnya.
Diungkapkan, arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar judi online diberantas. “Kita menjabarkan, arahan sudah sangat jelas beliau sampaikan,” tandasnya.
Judi online sendiri masih menjadi bahasan menarik di DPR. Apalagi, ada salah satu anggota DPR yang berasal dari kalangan artis yang mengakui pernah mempromosikan judol dengan alasan tidak mengetahui kalau perbuatan tersebut terlarang. (*)
