KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya mencoret lebih dari dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) reguler maupun bantuan tunai tambahan pada triwulan IV tahun 2025.
Langkah tegas ini diambil setelah dilakukan uji lapangan dan verifikasi data besar-besaran selama lima hari terakhir di berbagai daerah.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengungkapkan, keputusan ini merupakan hasil kerja sama intensif antara Kemensos dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
“Hasil pengecekan lapangan menunjukkan sudah dua juta lebih KPM yang tidak layak menerima bansos,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (28/10).
Tak tanggung-tanggung, verifikasi dilakukan dengan metode drone check dan pemantauan langsung oleh petugas pendamping sosial di lapangan. Langkah ini memastikan tidak ada penerima bansos ‘siluman’ yang masih menikmati dana rakyat.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan, proses pemutakhiran data ini juga membuka peluang bagi 15 juta calon penerima baru yang tengah diverifikasi untuk program bantuan sosial reguler maupun bantuan langsung tunai sementara (BLTS) senilai Rp900 ribu yang akan digelontorkan pada Oktober–Desember 2025.
“Mohon bersabar, karena verifikasi ini harus akurat. Insya Allah paling lambat November, bansos baru sudah tersalurkan,” ujarnya optimistis.
Kemensos pun mengapresiasi peran aktif para kepala daerah yang responsif memperbarui data penerima manfaat. Hasil verifikasi dari daerah tersebut akan menjadi dasar validasi bagi Kemensos dan BPS dalam memperkuat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran ke depan.
“Kami berterima kasih kepada semua pemerintah daerah yang cepat tanggap. Data balikan dari mereka sangat penting untuk kami teruskan ke BPS,” tutupnya. (*)
