KITAINDONESIASATU.COM – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan digerakkan pada awal tahun 2025. Terlebih, fasilitas yang disiapkan untuk mereka ditargetkan rampung pada Desember 2024 ini.
Pemindahan ASN itu pun sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono. Di mana pada tahun depan menjadi fokus untuk pemindahan ASN ke IKN.
“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo timelinenya ada dua, 2025 dan 2028. 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri PANRB tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata Basuki, Senin (18/11).
Menurut Basuki, khusus untuk pemindahan ASN ke IKN pada awal 2025, itu menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di IKN. Terlebih sudah siap 47 tower untuk tempat ASN, begitu juga perkantorannya dan ekosistem pendukungnya.
“Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua. Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” terang Basuki.
Namun, untuk jumlah ASN yang akan dipindah dilakukan secara bertahap mulai 2025, dan semua tergantung keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
“Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya. Jadi tergantung MenPAN,” tutur Basuki.
Basuki menambahkan, untuk hunian dan perkantoran yang tersedia sebetulnya masih sesuai perencanaan awal, yakni sesuai dengan jumlah Kabinet Indonesia Maju masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sebanyak 36 kementerian.
Maka, untuk menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih yang sebanyak 48 kementerian, ia pastikan akan ada pembangunan lagi khusus hunian maupun perkantorannya.
“Tentunya kalau dengan kementerian tambah 48, yang siap 36, sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin,” ujar mantan menteri PUPR ini.
Adapun untuk arah pembangunan IKN pada 2028, sesuai permintaan Prabowo kata Basuki adalah fokus pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk untuk hunian para aparatnya maupun perkantorannya.
“Menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk selesaikan kantor dan hunian yudikatif, MA, MK dan sebagainya. Lalu, kantor dan hunian legislatif, untuk DPR, DPD, dan MPR, termasuk jalan-jalannya,” ungkap Basuki. (*)
