KITAINDONESIASATU.COM – Pada Rabu, 4 Desember 2024, anggota parlemen Korea Selatan mengajukan usulan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, menyusul keputusannya yang tiba-tiba memberlakukan darurat militer.
Keputusan itu, –yang kemudian dicabut– memicu ketegangan antara parlemen dan militer, mencoreng citra negara tersebut.
Darurat militer yang diumumkan Yoon pada Selasa malam bertujuan membatasi aktivitas politik dan menyensor media di Korea Selatan, negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama Amerika Serikat.
Situasi memanas ketika pasukan militer memasuki gedung Majelis Nasional di Seoul tetapi akhirnya mundur setelah dihadang oleh staf parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran.
Sementara itu, bentrokan terjadi antara demonstran dan polisi di luar gedung. Keputusan darurat militer ini mendapat penolakan keras dari anggota parlemen.
Pada malam yang sama, kelompok sipil dan serikat buruh menggelar aksi menyalakan lilin di pusat Seoul untuk menuntut pengunduran diri Yoon.
Aksi ini mengingatkan pada protes besar yang menyebabkan pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye pada 2017. Massa kemudian berbaris menuju kantor kepresidenan.
Enam partai oposisi mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan Yoon di parlemen, dengan pemungutan suara direncanakan pada Jumat atau Sabtu.
Sidang pleno untuk membahas RUU tersebut dijadwalkan dimulai Rabu malam. Kim Yong-min, anggota parlemen dari Partai Demokrat, menyatakan bahwa darurat militer ilegal tidak dapat diabaikan karena mengancam demokrasi.
Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa menyerukan pemecatan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan pengunduran diri kabinet. Kim sendiri telah menyatakan niat untuk mundur.
Krisis ini berdampak signifikan pada pasar keuangan global. Indeks KOSPI anjlok 1,4%, mencatatkan kerugian tahunan lebih dari 7%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini.
Sementara won Korea tetap stabil, nilainya mendekati titik terendah dalam dua tahun terakhir. Dugaan intervensi pasar terjadi setelah pertemuan antara Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank Korea Rhee Chang-yong.
Choi mengirimkan pesan kepada lembaga keuangan global, menegaskan bahwa pasar tetap berfungsi normal dan pemerintah tengah berupaya mengurangi dampak politik terhadap ekonomi.- ***
Sumber: Reuters
