Menurut Aji, kehadiran sekolah ini membuktikan keseriusan Pemkab Garut dalam menciptakan akses pendidikan lebih luas bagi siswa kurang mampu.
Ia menambahkan, tidak semua kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki program sekolah rakyat seperti yang kini dirintis di Garut.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Garut, Linda Hastuti, menjelaskan bahwa sistem Sekolah Rakyat Garut berbeda dari sekolah reguler.
Alih-alih dibagi per jenjang kelas, siswa akan dikelompokkan ke dalam rombongan belajar (Rombel) SD dan SMP.
Totalnya terdiri dari 25 siswa kurang mampu setara SD (18 laki-laki, 7 perempuan) dan 50 siswa setara SMP (30 laki-laki, 20 perempuan), sesuai data resmi Pemkab Garut.
Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat Garut juga akan menerapkan sistem boarding atau asrama.
Para siswa kurang mampu tidak hanya mendapat pengajaran, tetapi juga fasilitas makan bergizi tiga kali sehari, snack dua kali, kegiatan keagamaan, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Program ini diharapkan bisa meningkatkan pendidikan, kesehatan, sekaligus kesejahteraan anak-anak binaan Pemkab Garut.***
