KITAINDONESIASATU.COM – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mengajak semua pihak terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), untuk bersama-sama mencari solusi terkait masalah antrean haji di Indonesia.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa salah satu tugas besar yang perlu diselesaikan bersama adalah masalah antrean haji.
“Salah satu PR yang ingin kami ajak diselesaikan bareng-bareng termasuk dengan BPKH itu masalah antrean,” ujar Dahnil, dikutip dari Republika.co.id pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Dahnil menjelaskan bahwa permintaan masyarakat untuk mendaftar haji sangat tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, yang berdampak pada panjangnya masa tunggu calon jamaah haji.
Rata-rata waktu tunggu mencapai 25 tahun. Beberapa daerah seperti Makassar mencapai 48 tahun.
Oleh karena itu, ia berharap BPKH tidak hanya fokus pada perekrutan jamaah, tetapi juga turut serta mencari solusi untuk mengurai antrean.
Antrean panjang ini memang tak terhindarkan, karena setiap tahun jumlah pendaftar terus meningkat.
Pada 2024, diperkirakan ada sekitar 300 ribu pendaftar, sementara kuota haji Indonesia yang diberikan oleh Arab Saudi hanya 221 ribu untuk tahun 2023 hingga 2025.
Dengan jumlah pendaftar yang terus bertambah, masa tunggu pun semakin panjang, yang kini mencapai lebih dari enam juta orang.
Untuk mengatasi masalah ini, BP Haji berencana untuk menerapkan kebijakan yang melarang orang yang sudah melaksanakan ibadah haji untuk mendaftar lagi dalam jangka waktu tertentu.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrean.
Selain itu, Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mendorong generasi muda untuk merencanakan ibadah haji sejak dini, mengingat banyak peserta haji yang sudah lanjut usia.
Dengan perencanaan yang lebih matang, diharapkan calon jamaah haji dapat berangkat dalam kondisi yang lebih sehat dan bugar.- ***
