KITAINDONESIASATU.COM – Rencana kerja yang disusun oleh Tim Penggerak (TP) PKK di tingkat Kabupaten dan Kota harus bisa memberikan jawaban terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu masalah yang perlu diatasi adalah tentang sampah, yang menjadi isu di hampir seluruh kawasan Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, saat memberikan arahan dalam acara Bina Wilayah (Binwil) TP PKK Kabupaten Purwakarta yang berlangsung di kompleks pemerintahan setempat pada Rabu, 4 Juni 2025.
Binwil ini dihadiri oleh pengurus TP PKK Kabupaten Purwakarta untuk Masa Bakti 2025-2030 serta para Ketua TP PKK di tingkat Kecamatan di seluruh Kabupaten Purwakarta.
“Kami dari TP PKK Jawa Barat ingin menyampaikan berbagai program yang ada di Jawa Barat. Selain itu, kami juga punya beberapa pesan untuk disampaikan kepada TP PKK di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum TP PKK, program-program tersebut harus dapat menyentuh langsung masyarakat. PKK perlu memberikan solusi bagi sejumlah masalah yang ada di masyarakat,” ujar Siska yang didampingi oleh beberapa pengurus TP PKK Jawa Barat.
Salah satu isu mendesak yang perlu diselesaikan, lanjut Siska, adalah sampah. Setiap harinya, total volume sampah yang dihasilkan di Jawa Barat mencapai 35 ribu ton. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat sebanyak 50 juta, setiap individu berkontribusi sebanyak 0,7 kilogram sampah setiap hari.
“Data dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat menunjukkan bahwa dari total 35 ribu ton sampah yang dihasilkan setiap hari, kira-kira 60 persen adalah sampah organik dan 40 persen merupakan sampah non-organik. Dari jumlah tersebut, baru 40 persen yang dikelola dengan baik, sedangkan 60 persen masih belum ditangani. Oleh karena itu, PKK harus hadir untuk memberikan solusi,” jelas Siska.
“Kami berharap Pokja III nantinya dapat meluncurkan program pengelolaan sampah. Proses pengolahan sampah ini harus sudah dilaksanakan di level posyandu. Penting untuk diingat, posyandu kini tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga berkembang untuk menangani enam aspek yang menjadi standar pelayanan minimum (SPM) dari pemerintah daerah. Jadi, urusan posyandu mencakup semua Pokja I hingga IV dari TP PKK,” tambah Siska.
Siska memberikan contoh, PKK dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah secara kolektif, seperti memanfaatkan sampah organik dari sisa makanan dan bahan lain saat memasak untuk dijadikan pakan magot atau larva lalat. Magot tersebut dapat berfungsi sebagai pakan alternatif untuk ikan atau lele yang dapat dibudidayakan dalam ember. Magot yang kaya akan protein juga dapat menjadi pakan alternatif bagi hewan ternak lainnya seperti ayam.
Selanjutnya, sampah organik tersebut juga dapat diolah menjadi kompos. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menumbuhkan tanaman seperti kangkung atau cabai yang bisa ditanam di pekarangan rumah atau lahan kosong lainnya. Jika hal ini dapat terlaksana, maka PKK dapat memberikan solusi yang nyata kepada masyarakat. Hasil dari budidaya ternak dan sayur ini pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
