-Pelatihan dan Pendampingan
Selain kenaikan gaji, pemerintah harus meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat melalui pelatihan manajemen keuangan, tata kelola, dan teknologi digital. Program seperti Desa Digital bisa diintegrasikan untuk efisiensi kerja.
-Libatkan DPR dan Daerah
Presiden perlu mendorong DPR RI dan DPRD untuk membahas kenaikan Siltap dalam RAPBN 2026. Forum konsultasi dengan APDESI, ABPEDSI, dan BPD harus rutin digelar untuk menyerap aspirasi.
Wujudkan Desa Makmur dengan Kesejahteraan Pemimpinnya
Slogan “Desa Makmur Indonesia Maju” akan tetap menjadi wacana jika penghasilan kepala desa, perangkat, dan anggota BPD terus diabaikan.
Mereka adalah tulang punggung pembangunan desa, namun kesejahteraan mereka jauh tertinggal dibandingkan tanggung jawab yang dipikul.
Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pembangunan berbasis rakyat, memiliki kesempatan untuk mewujudkan perubahan nyata melalui kebijakan Siltap yang adil, jaminan sosial, dan peningkatan kapasitas.
Tanpa langkah konkret, visi desa makmur hanya akan menjadi jargon tanpa makna. Mari dukung kesejahteraan pemimpin desa demi Indonesia yang benar-benar maju!***
Aam Permana S, editor di KitaIndonesiaSatu.Com dan Ketua BPD Gudang Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat,
