“Program PSR ini jadi prioritas utama. Sudah lebih dari 300 ribu hektar diremajakan, tapi kita masih harus berjuang di lapangan, terutama soal legalitas dan dokumen petani,” ujar Baginda.
Ia menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong agar verifikasi dan asistensi lapangan dipercepat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
“Forum IPOS ini bukan sekadar ruang bicara, tapi wadah kolaborasi untuk melahirkan rekomendasi konkret bagi masa depan sawit Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengungkap, forum tahun ini dihadiri 500 peserta lintas sektor, mulai dari pengusaha, petani, akademisi, hingga mahasiswa. Fokus utama diskusi adalah percepatan program PSR dan tata kelola lahan agar produktivitas sawit rakyat meningkat.
“IPOS Forum ini akan menghasilkan rekomendasi penting untuk pemerintah demi menciptakan industri sawit berkelanjutan dan berdaya saing,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, menyebut dana PSR kini mencapai Rp60 juta per hektare, dengan dukungan sistem digital seperti PSR Online dan SMART-PSR. BPDP pun meluncurkan lima strategi percepatan PSR mulai dari kolaborasi lintas lembaga, sosialisasi regulasi baru, hingga integrasi rekomendasi teknis berbasis aplikasi.
Di penutupan forum, GAPKI Sumut menyerukan Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan percepatan PSR sebagai program prioritas nasional di bidang pangan dan energi, setara dengan proyek strategis nasional lainnya.
Mereka juga mendorong pemerintah menetapkan kebijakan pengakuan legalitas berbasis penguasaan fisik bagi kebun rakyat yang telah eksis sebelum penunjukan kawasan hutan.
IPOS Forum 2025 tak sekadar diskusi, ini sinyal kuat bahwa masa depan sawit Indonesia sedang dibentuk hari ini. (*)
