KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah melepas “jurus pamungkas” untuk mendongkrak perekonomian nasional. Tak tanggung-tanggung, paket kebijakan jumbo sudah disiapkan dan akan dieksekusi secara bertahap mulai tahun 2025. Tujuannya jelas, yakni menguatkan ekonomi rakyat, memperluas lapangan kerja, dan bikin UMKM makin perkasa.
Gebrakan ini dibahas langsung dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin, 15 September 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ada tiga tahap besar dalam kebijakan ini, yaitu:
Delapan Program Akselerasi Ekonomi 2025
Tahun depan, pemerintah akan langsung mengeksekusi program percepatan ekonomi. Isinya antara lain:
- Magang untuk lulusan baru perguruan tinggi (maksimal 1 tahun setelah lulus) agar mereka cepat terserap dunia kerja.
- Perluasan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata.
- Bantuan pangan khusus periode Oktober–November 2025.
- Diskon iuran BPJS JKK dan JKM selama 6 bulan untuk ojol, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan demi hunian layak bagi pekerja.
- Padat karya tunai lewat Kemenhub dan Kementerian PUPR.
- Deregulasi aturan dengan implementasi PP 28/2025.
- Program Perkotaan (pilot project Jakarta) berupa perbaikan pemukiman sekaligus platform pemasaran UMKM dan gig economy.
2. Empat Program Lanjutan 2026
Tahun berikutnya, kebijakan akan berlanjut dengan fokus pada UMKM dan pekerja sektor padat karya. Rinciannya:
- Perpanjangan PPh Final 0,5 persen untuk wajib pajak UMKM.
- Penyesuaian penerima PPh Final UMKM.
- Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata.
- Diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja BPU (Bukan Penerima Upah).
3. Lima Program Andalan Penyerapan Tenaga Kerja
Tak kalah penting, pemerintah juga menyiapkan program untuk langsung menciptakan lapangan kerja baru. Isinya meliputi:
- Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai basis ekonomi kerakyatan.
- Replanting perkebunan rakyat agar hasil tani lebih produktif.
- Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat ekonomi maritim rakyat.
- Revitalisasi tambak Pantura untuk mendongkrak sektor perikanan.
- Modernisasi kapal nelayan agar daya saing perikanan nasional makin tangguh.
Nah, dengan paket kebijakan ini, pemerintah menargetkan peningkatan daya beli masyarakat, penguatan sektor UMKM, serta penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. (*)
