KITAINDONESIASATU.COM – Industri kayu Indonesia sedang di ujung tanduk. Dalam diskusi publik yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Ketelusuran Industri Kayu Indonesia: Tantangan dan Solusi”, para pakar sepakat bahwa regulasi terlalu membebani, investasi seret, dan deforestasi justru dipicu alih fungsi lahan, bukan pengusahaan hutan.
Pakar kehutanan IPB, Prof. Sudarsono Sudomo, blak-blakan menyebut aturan seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) lebih banyak jadi beban daripada manfaat.
“Rata-rata petani hanya urus SVLK kalau ada yang bantu, bahkan banyak yang tak tahu di mana sertifikatnya,” ujarnya, Senin, 8 September 2025.
Ia juga menegaskan, hutan alam bukan biang deforestasi. Justru kurangnya insentif ekonomi membuat sektor kehutanan kalah jauh dari perkebunan atau perikanan. Data pun tak bisa dibantah bahwa dari 600 perusahaan, kini hanya tersisa 250-an.
Pengamat kehutanan Petrus Gunarso menyoroti isu traceability yang sering dipelintir LSM internasional.
“Banyak kayu diekspor ke Amerika justru sisa dari land clearing HTI. Itu legal, tapi dibingkai seolah pembalakan liar besar-besaran,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Nailul Huda (Celios) menegaskan industri kayu kini sudah masuk kategori sunset industry. Kontribusinya ke PDB anjlok, investasi domestik hanya 1 persen, sementara asing nyaris nol. Industri pengolahan pun makin merosot.
Para narasumber sepakat bahwa tanpa reformasi regulasi dan dorongan investasi, industri kayu akan benar-benar mati.
“Kalau hutan bisa memberi kesejahteraan, hutan pasti akan dijaga. Yang kita butuhkan aturan yang tepat guna, bukan aturan yang mematikan,” tandas Prof. Sudarsono. (*)
