KITAINDONESIASATU.COM – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat saling tanggapan terkait isu APBD Rp4,1 triliun yang mengendap di perbankan.
Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan anggaran tersebut. Ia menyatakan akan segera mengumpulkan stafnya untuk memastikan data terkait APBD yang muncul saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 20 Oktober 2025.
“Hari ini, saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi mereka itu berkata jujur data dan fakta atau berbohong,” kata Dedi Mulyadi, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia juga menegaskan akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan akurasi data, serta menindak tegas bawahannya yang memberikan informasi tidak sesuai fakta.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar Gubernur langsung menanyakan ke Bank Indonesia, karena data APBD di perbankan yang diterimanya bersumber dari BI.
“Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menegaskan bahwa data tersebut valid karena merupakan laporan dari perbankan dan sesuai dengan data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah menyebut secara spesifik soal Jawa Barat.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa sendiri. Itu dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap berapa minggu sekali, di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” jelas Menkeu Purbaya.
Isu ini muncul setelah Purbaya menyebut adanya data APBD yang mengendap di perbankan dalam rapat koordinasi, yang kemudian dianggap merujuk pada Jawa Barat oleh pihak gubernur. Perselisihan ini menekankan pentingnya klarifikasi data sebelum ditafsirkan publik. (*)
