KITAINDONESIASATU.COM – Pergantian Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan disebut sebagai kabar positif bagi perekonomian. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, yang menilai desakan publik dan berbagai lembaga think tank sudah lama meminta Sri Mulyani diganti karena dinilai gagal menghadirkan kebijakan fiskal yang adil.
Menurut Bhima, Sri Mulyani dianggap tidak mampu mendorong sistem pajak yang pro-rakyat, boros dalam belanja negara, hingga membiarkan beban utang terus menumpuk sehingga mempersempit ruang fiskal.
“Pergantian ini harus jadi momentum untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang keliru di era Sri Mulyani. Celios akan terus mengawal kebijakan menkeu baru secara kritis, objektif, dan berbasis data,” ujar Bhima, Senin, 8 September 2025.
Bhima menegaskan, Menkeu baru kini punya tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Setidaknya ada lima langkah mendesak yang harus segera diambil, yakni:
- Reformasi pajak yang lebih adil, mulai dari menurunkan tarif PPN jadi 8 persen, menaikkan PTKP hingga Rp7 juta, hingga mengenakan pajak kekayaan 2 persen bagi orang super kaya.
- Efisiensi anggaran negara dengan kajian makroekonomi yang transparan, tanpa memangkas layanan publik.
- Restrukturisasi utang pemerintah, termasuk skema debt swap for energy transition, debt swap for nature, hingga pembatalan utang yang merugikan.
- Mencopot pejabat rangkap jabatan di Kementerian Keuangan agar bebas dari konflik kepentingan.
- Evaluasi insentif fiskal yang hanya menguntungkan korporasi besar, dengan mendorong transparansi agar UMKM tidak makin terpinggirkan. (*)
