Dalam proses pembahasan, terdapat sedikitnya sepuluh materi penting yang menjadi perhatian. Salah satu yang cukup menonjol adalah ketentuan perampasan aset dari tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, terutama kejahatan yang menimbulkan kerugian besar dan korban dalam jumlah masif.
Skema tersebut berpotensi menyasar berbagai praktik kejahatan yang merugikan masyarakat, mulai dari investasi bodong hingga perdagangan saham ilegal yang selama ini meninggalkan banyak korban tanpa kepastian pemulihan kerugian.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
RUU ini juga tidak menghapus hukuman pidana badan bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman hukuman, termasuk pidana mati, tetap dimungkinkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, rancangan aturan tersebut mengatur pengelolaan aset hasil kejahatan agar dilakukan secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga proses pengembalian atau pelepasan aset.
Dalam rapat tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej juga menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk memasuki tahap pengambilan keputusan. (*)




