Lima hal yang menjadi sorotan Kemkomdigi meliputi:
- Metode deteksi: Bagaimana sistem menemukan pola aktivitas akun yang dianggap mencurigakan dan tidak wajar.
- Peran AI dan manusia: Seberapa besar keputusan penindakan ditentukan algoritma otomatis dan seberapa jauh melibatkan moderator.
- Akurasi sistem: Tingkat ketepatan pendeteksian serta risiko salah sasaran atau false positive.
- Klasifikasi konten: Dasar penentuan kategori maupun label terhadap kanal yang berujung pemblokiran.
- Asal jaringan: Kemampuan mengidentifikasi operator akun, apakah berasal dari Indonesia atau dikendalikan dari luar negeri.
Dalam pertemuan itu, Google menjelaskan kebijakan spam YouTube menjadi salah satu dasar utama untuk menindak akun yang dicurigai menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi.
Namun, permintaan dokumen resmi dari pemerintah Indonesia belum bisa langsung dipenuhi. Delegasi Google menyatakan perlu berkoordinasi dengan tim global yang bertanggung jawab menyusun laporan tersebut.
Tak berhenti pada polemik penutupan akun, Kemkomdigi juga menantang Google dan YouTube agar kemampuan teknologi pendeteksiannya digunakan lebih agresif untuk memberantas konten ilegal di Indonesia.
Pemerintah secara khusus menyoroti jaringan akun yang secara sistematis mempromosikan judi online maupun menyebarkan konten pornografi.
Kemkomdigi menilai kemampuan mendeteksi jaringan dan aktivitas terkoordinasi semestinya dapat dimanfaatkan untuk memburu akun-akun yang merusak ruang digital, bukan hanya untuk penindakan terhadap kategori operasi pengaruh.
19.372 Kanal YouTube Mendadak Ditutup
Polemik ini bermula dari laporan Google bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026.
Dalam laporan tersebut, Google mengungkap telah menutup akses terhadap 19.372 kanal YouTube sepanjang periode Juli hingga Oktober 2026. Ribuan kanal itu disebut terlibat dalam kampanye operasi pengaruh terkoordinasi berdasarkan penyelidikan Google Threat Intelligence Group (GTIG).
Laporan tersebut mencantumkan sejumlah negara sebagai penanda geografis aktivitas jaringan, termasuk Indonesia, China, Rusia, Azerbaijan, dan India. (*)




