Oleh: Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Direktur Cooperative Research Center (CRC) Institut Teknologi Keling Kumang
KITAINDONESIASATU.COM – Aktivitas penambangan itu memang merusak alam. Namun sepertinya sampai kapanpun tetap akan ada. Seperti menambang tanah untuk menguruk fondasi rumah, membuat tembok rumah dengan bahan semen, batu, pasir. Lalu gunakan bahan logam untuk perabotan seperti piring, gelas, panci, sendok, televisi, handphone,motor, mobil, kaca, emas, perak dan plastik untuk perabotan, dan lain lain.
Jadi menolak seluruh bentuk penambangan untuk kebutuhan domestik itu hampir tidak mungkin. Kecuali kalau ada satu orang saja warga negara ini yang menolak tambang itu hidupnya mampu membuktikan hidup tanpa bersentuhan dengan aktifitas penambangan sama sekali di dunia ini. Atau setidaknya mau berjanji untuk hidup tanpa bersentuhan dengan bahan tambang sama sekali.
Sampai disini logika tolak tambang 100 persen itu saya tidak setuju. Ini ide yang sama sekali tidak memiliki kewajaran hidup.
Disisi lain, saya menolak tambang yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi kapitalis yang tujuan penambangannya itu untuk mengejar keuntungan dan perkaya seseorang dan segelintir pemilik perusahaanya. Ini menurut saya jenis manusia perusak hidup dan alam sejati.
Alasanya, aktifitas penambangan dan mengambil bahan tambang dari alam itu tidak dapat kita perbaharui lagi. Tidak bisa kita kembalikan ke aslinya lagi seperti semula. Sesungguhnya ini adalah aktifitas perusakan alam dan masa depan generasi.
Jadi logikanya, seluruh aktifitas tambang itu musti diputuskan dengan melibatkan semua warga negara. Bukan hanya oleh mereka yang ada di lokasi tambang, tapi semua warga negara dan bahkan perwakilan generasi masa depan.
Penambangan itu harusnya hanya boleh dikerjakan oleh perusahaan kolektif milik semua warga. Semua warga negara harus punya hak setara sama untuk mengambil keputusan. Dan ini tidak bisa kita wakilkan keputusannya kepada pemerintah, orang yang dipilih warga negara untuk mengurus urusan warga negara. Sebab mereka akan potensi lalukan kongkalikong dengan elite kaya serakah. (*)
