KITAINDONESIASATU.COM-Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 senilai Rp 10,6 miliar, diduga diselewengkan oleh 61 satuan pendidikan di Provinsi Banten.
Hal tersebut tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.
Bentuk penyimpangan yang dilakukan masih yang itu-itu saja, antara lain transaksi fiktif, pembagian keuntungan (cashback) antara penyedia barang/jasa dengan kepala sekolah, dan praktik pinjam nama perusahaan,
Auditor BPK melakukan uji petik di SMKN 2 Kota Serang. Hasilnya, ditemukan kelebihan bayar Rp 1,1 miliar. Demikian uga di SMAN 2 Kota Serang, terjadi empat transaksi belanja makanan dan minuman pada hari yang sama, modusnya pinjam nama perusahaan.
Bahkan pada aplikasi SIPLAH dimanfaatkan untuk mengunggah bukti belanja palsu. Barang tidak dikirim ke sekolah, tapi pembayaran tetap dilakukan, dan dananya dibagi antara penyedia dan kepala sekolah.
Masih ada lagi penemuan yang laian yaitu perbedaan harga antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan harga pasar yang signifikan. Misalnya, harga alkohol 96 persen (Rp 52.000.000 versus Rp 32.880.000) dan antiseptik (Rp 29.600.000 versus Rp 3.000.000) ini mengindikasikan potensi mark up.
Untuk itu, BPK minta Pemprov Banten segera memberi sanksi tegas terhadap kepala satuan pendidikan yang menyelewengkan dana BOS, sesuai peraturan perundang-undang.
“BPK merekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan pertangung jawaban dana BOS disetiap satuan pendidikan,” tulis dokumen LHP BPK RI Perwakilan Banten terhadap LKPD Banten 2024.
