KITAINDONESIASATU.COM – Siapa Adhel Setiawan yang melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Bareskrim terkait barak Militer untuk siswa.
Dalam beberapa hari terakhir, publik dibuat heboh dengan kabar pelaporan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri.
Di balik laporan ini, muncul nama Adhel Setiawan sebagai sosok yang melayangkan aduan. Lalu, siapa sebenarnya Adhel?
Apakah ia bagian dari kelompok politik, atau hanya warga biasa yang merasa terpanggil?
Siapa Adhel Setiawan
Adhel diketahui bukan berasal dari partai politik mana pun. Ia merupakan wali murid dari Kabupaten Bekasi yang vokal mengkritisi kebijakan pendidikan, terutama program pengiriman siswa yang dianggap “bermasalah” ke barak militer. Pada 5 Juni 2025, ia resmi mengadukan Gubernur Dedi Mulyadi ke pihak berwajib.
Sebelumnya, Adhel sempat membawa kasus ini ke Komnas HAM, namun kecewa karena tidak mendapat tanggapan memadai, sehingga memutuskan menempuh jalur hukum pidana.
Poin utama yang menjadi dasar pelaporan Adhel adalah dugaan pelanggaran terhadap hak anak. Ia menilai program barak militer tidak memberikan pendekatan pendidikan dan psikologis yang layak, bahkan berpotensi melanggar Pasal 76H UU Perlindungan Anak—yang melarang perlakuan merendahkan atau mengancam kondisi psikologis anak.
Meski bukan figur publik, Adhel aktif di Instagram sebagai sarana menyuarakan pendapat dan membagikan kronologi proses hukumnya. Ia mengunggah video saat berkunjung ke Bareskrim dan menjelaskan secara langsung alasan laporannya, demi mendorong kesadaran akan pentingnya hak anak dalam sistem pendidikan.
Tanggapan Dedi Mulayadi
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyatakan keterbukaannya terhadap proses hukum. Ia menegaskan bahwa program barak militer tidak bertujuan menghukum secara fisik, melainkan untuk membentuk kedisiplinan, etika, dan sikap hormat bagi siswa yang dianggap bermasalah. Ia juga menyayangkan bila ada kesalahpahaman atas maksud program tersebut.
Adhel Setiawan menjadi contoh nyata bahwa warga biasa pun bisa mengambil langkah berani untuk mengawasi kebijakan publik. Meskipun bukan dari kalangan elite atau institusi resmi, aksinya menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak anak di dunia pendidikan.
