KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, melaporkan hasil positif dari pertemuan Komite Eksekutif Persatuan Parlemen Negara OKI (PUIC) yang berlangsung pada Senin, 12 Mei 2025.
Dari total 15 anggota, sebanyak 11 negara hadir, memenuhi kuorum untuk melanjutkan pembahasan agenda strategis organisasi.
“Alhamdulillah, dengan kehadiran 11 dari 15 anggota, kuorum telah terpenuhi. Kami langsung membahas program kerja PUIC, termasuk empat komite tetap,” ujar Mardani, dikutip dari laman dpr.go.id pada Senin, 12 Mei 2025.
Isu Palestina menjadi fokus dalam diskusi.
Mardani menegaskan kembali komitmen kolektif PUIC untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina serta mengutuk tindakan kekerasan dan genosida oleh rezim zionis Israel.
“Semua sepakat bahwa perjuangan Palestina harus dilanjutkan, dan kekejaman Israel tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Perwakilan dari Iran dan Arab Saudi juga menekankan pentingnya momen ini untuk memperkuat solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina.
“Ini saatnya bagi kita semua untuk memberikan dukungan yang konkret,” tambah Mardani.
Selain isu Palestina, Mardani menggarisbawahi urgensi membangun pemerintahan yang bersih dan lembaga yang kuat di negara-negara anggota OKI.
Ia mengutip ajaran Nabi Muhammad SAW, “Ibda’ binafsik” (mulailah dari diri sendiri), sebagai seruan untuk melakukan pembenahan internal.
“Kita tak bisa menyalahkan negara lain seperti Amerika atau Eropa, jika kita sendiri belum memperbaiki tata kelola dan lembaga kita. Ini kunci agar negara-negara kita bebas korupsi dan mampu melayani rakyat dengan baik,” ujarnya.
Politikus dari Fraksi PKS itu juga menyoroti bahwa mayoritas negara anggota OKI adalah negara berkembang.
Menurutnya, reformasi institusional menjadi syarat penting agar negara-negara tersebut dapat maju dan tampil lebih kuat di kancah global.
Pertemuan ini menjadi ajang strategis bagi parlemen negara Islam untuk bertukar pandangan dan menyepakati langkah konkret ke depan.
Diskusi lanjutan dalam empat komite tetap dijadwalkan berlanjut hingga hari berikutnya untuk merumuskan kebijakan bersama yang akan diambil secara kolektif oleh negara anggota.-***
