KITAINDONESIASATU.COM – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengundang sejumlah asosiasi dan forum wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), guna meredam konflik horizontal terkait pengelolaan pintu masuk pendakian Gunung Rinjani.
“Pertemuan itu bertujuan untuk mengonfirmasi perkembangan pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani secara kekeluargaan dan meminta masukan terkait berbagai persoalan yang ada,” kata Kepala Balai TNGR Yarman, seperti ditulis Antara pada Selasa, 15 April 2025.
Konflik biasanya mencuat saat pembukaan kembali pendakian setelah penutupan musiman dan saat peringatan Hari Kemerdekaan RI, ketika jumlah pendaki melonjak.
Salah satu insiden terjadi pada 8 April 2025, saat Asosiasi Tour Operator Senaru (ATOS) menuntut penambahan kuota pendaki di Jalur Senaru, dari 150 orang menjadi tanpa batas.
Mereka ingin mengakomodasi lonjakan pendaki yang mendaftar melalui jalur tersebut.
Sebaliknya, pihak pengelola Jalur Sembalun di Lombok Timur meminta pengelolaan mandiri.
Mereka menolak pendekatan wisata massal dan mendorong kawasan premium yang tetap mengikuti aturan pemerintah demi mendukung pariwisata berkelanjutan.
Namun, Balai TNGR menegaskan bahwa kuota pendaki sebanyak 700 orang per hari sudah sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Kuota itu terbagi ke enam jalur: Senaru (150), Torean (100), Sembalun (150), Timbanuh (100), Tete Batu (100), dan Aiq Beriq (100).
TNGR juga terus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan, dengan total 179 izin operator pendakian, 458 porter, dan 867 pemandu lokal.
Selain jasa pendakian, masyarakat juga mengelola akomodasi, penyewaan alat, dan transportasi.
Peningkatan jumlah kunjungan turut mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp14,7 miliar pada 2023 menjadi Rp22,5 miliar pada 2024, dengan efek ekonomi berganda yang diperkirakan mencapai Rp109 miliar.-***
