KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal mengenai penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar sebelumnya di sejumlah media.
“Semua fraksi sudah menyepakati bahwa pasal penghinaan terhadap presiden ini merupakan salah satu pasal krusial yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme restorative justice,” ujar Habiburokhman, seperti ditulis Parlementaria pada Senin (24/3/2025).
Ia menjelaskan, munculnya kesalahpahaman tersebut disebabkan oleh kekeliruan redaksional dalam dokumen yang dikirimkan ke pemerintah.
Padahal, niat utama dari pasal tersebut adalah agar perkara yang bersifat multitafsir, khususnya terkait ujaran, dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan mediasi.
“Tadi ada berita yang menyebut bahwa pasal penghinaan presiden di KUHAP baru tidak bisa ditempuh lewat restorative justice. Itu menyesatkan, karena sebenarnya ada kekeliruan dalam redaksi dokumen. Faktanya, justru pasal ini penting untuk diselesaikan secara restoratif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa mekanisme keadilan restoratif dirancang untuk menghindari pemidanaan terhadap warga hanya karena perbedaan penafsiran atas ucapan. Dengan demikian, publik tidak perlu khawatir akan pasal tersebut.
“Pasal ini menyangkut soal ujaran yang bisa ditafsirkan secara berbeda-beda. Maka penyelesaiannya bukan dengan langsung memenjarakan, tapi melalui dialog dan pendekatan restoratif. Tujuannya agar penerapan KUHAP dilakukan secara bijak, bukan untuk menjerat orang sembarangan,” tambah Habiburokhman.-***
