KITAINDONESIASATU.COM – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menurunkan tarif tol dan biaya transportasi guna meringankan beban masyarakat.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif, khususnya dari para pengguna moda transportasi darat yang masih mendominasi perjalanan mudik tahunan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengingatkan bahwa sektor transportasi darat akan menghadapi tekanan besar akibat lonjakan pemudik.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan BUMN sektor transportasi menghadapi potensi tantangan tersebut dengan strategi antisipatif yang matang.
“Gerbang tol seperti Merak, Cikampek, Purbaleunyi, dan Kalikangkung kerap menjadi titik kemacetan saat mudik. Begitu pula dengan fasilitas stasiun yang perlu ditingkatkan untuk menampung lonjakan penumpang,” ujar Nurdin,seperti ditulis Parlementaria pada Sabtu, 22 Maret 2005.
Sejumlah BUMN transportasi darat telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan kelancaran mudik.
PT KAI, misalnya, menambah jumlah gerbong dan frekuensi perjalanan kereta api, memperbaiki sistem pemesanan tiket, serta memastikan seluruh armada beroperasi dalam kondisi prima.
Perum Damri pun tak ketinggalan, dengan menambah armada bus serta meningkatkan aspek keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan demi memberikan pelayanan terbaik selama periode mudik.
Sementara itu, KCIC bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah melakukan inspeksi terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) baik untuk sarana kereta maupun fasilitas stasiun.
Pengawasan ketat juga ditingkatkan guna mengantisipasi peningkatan volume perjalanan selama masa mudik.
Nurdin menegaskan bahwa Komisi VI akan melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi di Jawa Barat, salah satu titik konsentrasi pemudik terbesar.
Ia juga berharap kunjungan kerja ini mampu menghasilkan rekomendasi serta evaluasi kebijakan yang relevan, demi menjamin mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi VI DPR RI didampingi oleh sejumlah pejabat dari mitra kerja, termasuk pimpinan Kementerian BUMN, PT KAI, KCIC, dan Perum Damri.-***
