Menggema Hasthag #TotakUUTNI di Akun X, Berikut Alasan Penolakan

KITAINDONESIASATU.COM – Belakangan ini ramai terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Buntutnya, kelompok sipil mendatangi Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025. Rapat Panja itu dilakukan Komisi I DPR RI dan pemerintah membahas RUU TNI.

Dalam aksinya, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus mmepertanyakan alasan DPR dan pemerintah menggelar rapat di hotel secara tertup, karenanya mereka mendesak proses pembahasan RUU TNI  agar dihentikan. Penolakan tersebut lantaran di antaranya terkait pasal dan substansinya yang jauh dari semangat menghapus dwifungsi militer.

Berikut sejumlah komentar warganet yang mendukung penolakan Revisi Undang-Undang TNI:

Komentar dari akun X @rakjarmela***:

1. DPR Dianggap buru-buru mau mengesahkan revisi udang-undang TNI.
2. RUU TNI akan membuka ruang bagi anggota militer untuk duduk di jabatan-jabatan sipil, seperti kementerian, badan, pengadilan.
3. Wewenang TNI juga bisa jadi ditambah termasuk berbisnis.
4. Peluasan wewenang ini bisa membuat TNI jadi ‘overpower’ karena kontrol dari pemerintah dan masyarakat bekurang: bisa jadi korupsi, pelanggaran HAM, eksplotasi alam (Human Rights Watch, 2006).
5. Menurut imparsial, seharusnya wewenang TNI di ranah sipil dipersempit, bukan dperluas

Dari akun X @YLBHI

• RUU TNI dibahas dengan sangat tertutup, menihilkan partisipasi rakyat dan isinya mengkhianai konstitusi. Rakyat berhak untuk #TolakRUUTNI atas alasan ini

Dari akun X @Evening_E***

• Naskah akademiknya lucu, kaya lagi dikerjaian anak magang yg dipepet deadline. Logikanya kaya dipaksain. Katanya bukan dwi fungsi karena ga terlibat politik praktis, tapi kan tetep aja memperlebar peran TNI di luar sektor pertahanan? The logic ain’t logicing

Dari akun X @kontraS

• Kalau mereka memaksakan kehendak, membahas revisi UU TNI secara tertutup di negeri yang katanya menganut demokrasi. Menyewa hotel mewah padahal rakyat menjerit karena omon-omon efisiensi. Makanya kewarasan & Nurani akan menuntun kita untuk melawan & suarakan #TolakRUUTNI.

DPR ANGKAT BICARA

Sementara itu terkait desakan untuk menghentikan pembahasan RUU UU TNI, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menilai bahwa Revisi UU TNI sangat dibutuhkan untuk masa depan yang lebih.

Karenanya, kata dia meminta mastarakat agar tidak khawatir secara berlebihan terkait Revisi UU TNI. Ia menegaskan, bahwa revisi dilakukan untuk kepenyingan bangsa.

“Yang saya perlu sampaikan ke teman-teman, janganlah khawatir berlebihan. Tetapi kalau keberpihakan saya enggak bisa omong,” ujar Utut di Hotel Fairmont, Sabtu. (*)