KITAINDONESIASATU.COM – Ratusan kepala daerah mengikuti retreat di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sejak Jumat (21/2/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membekali para kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan berbagai nilai penting dalam kepemimpinan.
Mendagri menegaskan bahwa agenda tersebut bukan untuk mengadopsi militerisme, melainkan hanya menggunakan fasilitas Akmil sebagai tempat penyelenggaraan.
“Kami hanya meminjam tempat, bukan untuk menyerap militerismenya. Ada banyak nilai yang bisa dipelajari dan juga berlaku di dunia swasta,” ujar Tito, Sabtu (22/2/2025).
Salah satu nilai utama yang ingin ditekankan dalam retret ini adalah disiplin.
Tito mencontohkan bagaimana perbedaan antara anggota militer dan kepala daerah saat menjalani sesi olahraga pagi.
Ia mengatakan bahwa di lingkungan militer dan Polri, para anggota dapat hadir tepat waktu pada pukul 5.30 WIB. Namun, dalam kegiatan tersebut, peserta baru mulai berdatangan secara perlahan setelah musik diputar.
Tito menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki disiplin tinggi karena mereka adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat.
Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus mematuhi jadwal dengan ketat.
“Kami ingin membiasakan ini selama sepekan di sini. Sehingga nanti di daerah masing-masing, jika ada rapat dijadwalkan pukul 09.00, maka harus benar-benar dimulai tepat waktu, bukan mundur hingga berjam-jam,” ungkapnya.
Tito juga menyoroti kebiasaan di beberapa daerah yang sering mengulur waktu dalam agenda resmi. “Saya pernah diundang ke sebuah daerah dengan jadwal rapat pukul 09.00, tetapi baru dimulai pukul 12.00. Ini kebiasaan yang tidak baik,” tambahnya.
Selain disiplin, Mendagri juga menekankan pentingnya kebersihan. Di lingkungan Akmil, kebersihan merupakan aspek utama yang harus dijaga.
Tak hanya itu, retret ini juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk membangun komunikasi dan koordinasi.
Tito mencontohkan bagaimana kepala daerah dari Sulawesi Tenggara dikumpulkan bersama bupati dan wali kota setempat, sehingga mereka bisa berinteraksi dan berdiskusi secara langsung.
“Di sini ada lima ruangan diskusi kelompok yang bisa digunakan secara bergantian. Gubernur bisa mengumpulkan bupati dan wali kota dalam satu forum untuk membahas berbagai isu penting,” katanya.- ***
