News

DPR RI dan Walhi Diskusikan 20 Juta Hektar Lahan, Titiek Soeharto Pastikan Sesuai UU

×

DPR RI dan Walhi Diskusikan 20 Juta Hektar Lahan, Titiek Soeharto Pastikan Sesuai UU

Sebarkan artikel ini
FotoJet 7 9
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menerima audiensi Walhi. (Foto : Oji/Andri-dpr.go.id)

KITAINDONESIASATU.COM – Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) untuk membahas isu lingkungan, khususnya terkait penggunaan 20 juta hektar lahan untuk pertanian dan industri. Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah tidak akan sembarangan dalam mengalihfungsikan hutan dan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan.

“Presiden Prabowo tidak akan gegabah dalam mengalihfungsikan hutan yang melanggar Undang-Undang,” ujar Titiek Soeharto—sapaan akrabnya—saat menerima audiensi Walhi di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, seperti ditulis Parlementaria pada Rabu (12/2/2025).

Dalam diskusi tersebut, Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara, yang menghadapi masalah serupa.

Ia meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan menangani isu ini dengan serius.

“Kami berkomitmen untuk segera mengatasi permasalahan lingkungan ini. Presiden Prabowo sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat dan ingin memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Titiek berencana meminta klarifikasi dari Menteri Kehutanan mengenai wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan.

Menurutnya, jika lahan yang digunakan tidak produktif dan tidak melanggar aturan, maka program tersebut dapat dijalankan demi kepentingan masyarakat, terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan.

“Kita akan mempertanyakan kepada Menteri Kehutanan, daerah mana saja yang akan digunakan. Jika memang itu bukan lahan produktif dan tidak melanggar aturan, maka saya rasa bisa dilakukan demi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Titiek Soeharto juga menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi permasalahan ini dan memastikan pemerintah serta kementerian terkait tetap berkomitmen dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dengan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan tanpa mengorbankan kelestarian alam.- ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *