KITAINDONESIASATU.COM – Aksi premanisme yang melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) disebut-sebut menjadi salah satu penyebab batalnya investasi dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, tidak menampik adanya gangguan dari oknum ormas terhadap investasi di wilayahnya.
Meskipun belum memiliki data pasti mengenai dampak dari tindakan tersebut, Bey mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari para pengusaha yang merasa terganggu oleh aksi ormas.
“Belum ada data terbaru. Namun, memang ada keluhan dari pengusaha terkait ormas yang mendatangi kawasan industri dan dikhawatirkan dapat menghambat investasi,” ujar Bey, seperti ditulis DetikJabar pada Selasa (11/2/2025).
Pendekatan Persuasif Sebelum Tindakan Hukum
Bey menegaskan bahwa jika terbukti ada ormas yang melakukan aksi premanisme hingga menghambat jalannya investasi di Jawa Barat, maka perlu dilakukan tindakan hukum.
Namun, sebelum itu, ia mengedepankan pendekatan persuasif melalui negosiasi atau mediasi.
“Langkah awal tentu melalui negosiasi atau mediasi. Namun, jika sudah mengganggu secara signifikan, maka tindakan hukum harus diambil,” katanya.
Selain itu, Bey memastikan bahwa Pemprov Jabar tetap membuka ruang diskusi dengan ormas.
Ia berharap keberadaan ormas tidak sampai merugikan iklim investasi, terutama mengingat Jawa Barat pada tahun 2024 menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia, mencapai Rp 251,1 triliun.
“Kami telah meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk berdialog dengan ormas serta pihak industri agar situasi tetap kondusif. Investor masih percaya dengan Jawa Barat, sehingga kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini membuat mereka hengkang,” tegasnya.
Isu mengenai gangguan ormas terhadap investasi sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar.
Ia mengungkapkan bahwa banyak pengusaha yang menghadapi tantangan dalam mengelola kawasan industri, terutama terkait aspek keamanan akibat campur tangan oknum ormas.
Sanny menjelaskan bahwa beberapa ormas kerap meminta jatah dalam berbagai kegiatan industri, termasuk dalam penetapan kavling pengelolaan limbah.
“Begitu ada investor yang memilih kavling untuk pengelolaan limbah, informasi tersebut cepat tersebar dan langsung ada ormas yang datang meminta jatah. Mereka dengan terang-terangan mengklaim bagian tertentu,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, mengakui bahwa ulah oknum ormas memang menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan investasi di sektor manufaktur.
Oleh karena itu, Kemenperin telah berupaya agar beberapa industri strategis dikategorikan sebagai objek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian.
“Kami telah mengusulkan beberapa industri strategis masuk dalam kategori objek vital nasional sehingga mendapat perlindungan dari kepolisian. Kami juga menerima laporan mengenai adanya ormas yang diduga menghambat investasi di sektor manufaktur,” jelas Febri di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Dengan adanya berbagai keluhan dari para pelaku usaha, pemerintah daerah dan pusat terus berupaya mencari solusi agar investasi di Jawa Barat tetap berjalan dengan baik tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.- ***
