KITAINDONESIASATU.COM – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya dalam mencari solusi atas ketidakpastian status pegawai honorer.
Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya Komisi II DPR RI, guna memastikan penyelesaian permasalahan tenaga honorer.
“Kami akan menyusun catatan serta rekomendasi untuk pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II menggelar rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Tujuannya adalah menciptakan kejelasan regulasi dan solusi konkret bagi tenaga honorer,” ujar Netty saat audiensi dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Netty menekankan bahwa masalah tenaga honorer bukan hanya terkait aspek administratif, tetapi juga menyangkut regulasi yang masih tumpang-tindih.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap aturan mengenai sistem kepegawaian, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta mekanisme rekrutmen pegawai honorer dinilai sangat penting.
“Kami menginginkan adanya harmonisasi regulasi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, mekanisme rekrutmen juga harus diperbaiki agar tenaga honorer tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” jelasnya.
BAM DPR RI juga mencermati aspirasi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang melibatkan 20.000 tenaga honorer sebagai perwakilan dari 1,7 juta tenaga honorer di berbagai daerah pada hari yang sama.
“Ini bukan sekadar data di atas kertas, tetapi menyangkut nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Oleh karena itu, DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawal penyelesaian masalah ini,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, BAM DPR RI akan mendorong pembahasan status pegawai honorer di AKD dan berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi mereka agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menutup pernyataannya, Netty berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer, agar isu ini tidak terus berulang dalam setiap periode pemerintahan.- ***
