KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Indonesia ketika dijabat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan anggaran yang sangat besar. Di mana anggaran jumbo Rp71 triliun akan dikelola Badan Gizi Nasional dan nilai ini lebih besar dari sejumlah instansi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Keuangan.
Besarnya anggaran itu terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Di mana Badan Gizi unggul diatas demi mendukung program makan bergizi gratis. Angka itu berbeda jauh dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, bahkan mereka berada di urutan kedelapan pemilik pagu terbesar.
Dalam Buku II Noya Keuangan RAPBN 2025 itu juga diketahui Kemenkeu hanya diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun. Sementara Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, atau anjlok Rp14,1 triliun dari sebelumnya yang mencapai Rp38,9 triliun.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku garda terdepan di sektor digital juga disunat anggarannya, walau sebelumya pusat data nasional (PDN) Indonesia diretas dan menimbulkan kelumpuhan di sejumlah sektor. Kominfo hanya diberi Rp7,7 triliun, atau berkurang sekitar Rp6,9 triliun dari outlook tahun ini yang mencapai Rp14,6 triliun.
Sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang juga bertanggung jawab atas PDN mengalami sedikit kenaikan anggaran. BSSN mengantongi pagu Rp1,3 triliun di 2025, atau naik Rp1 triliun dibandingkan outlook tahun ini.
Kementerian Perindustrian adalah pihak yang dekat dengan masalah tersebut. Namun, pagunya pada RAPBN 2025 hanya Rp2,5 triliun, berkurang dari Rp3,6 triliun dalam Outlook 2024.
Makan bergizi gratis memang program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Namun, Prabowo juga dibebani megaproyek IKN Nusantara yang diwariskan Presiden Joko Widodo.
Prabowo mengatakan dirinya akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru tersebut. Faktanya, anggaran untuk IKN di 2025 hanya Rp143,1 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp42,5 triliun.
