KITAINDONESIASATU.COM – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penandatanganan piagam deklarasi ini dilakukan oleh Kepala PT TUN Banjarmasin di Ruang Sidang Utama, Kantor PT TUN Banjarmasin, Banjarbaru, yang disaksikan oleh Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur.
Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda Kalsel, Ketua KPU Kalsel, Ketua Bawaslu Kalsel, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Yudisial RI, Agus Dyan Nur mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah penting ini.
Ia berharap PT TUN Banjarmasin dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
“Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, terutama peradilan, adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Agus Dyan Nur. Ia juga menekankan pentingnya semangat anti-korupsi dan pelayanan prima sebagai budaya kerja di setiap lini pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua PT TUN Banjarmasin, Wenceslaus, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir dalam acara deklarasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa momen ini menandai langkah bersejarah dalam memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan.
PT TUN Banjarmasin, yang mulai beroperasi pada 5 Desember 2022, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang efisien, bersih, dan terpercaya. Saat ini, terdapat empat PT TUN di Pulau Kalimantan, yaitu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
