KITAINDONESIASATU.COM-Pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang, menjadi pemicu utama Pandeglang sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten, dengan persentase penduduk miskin mencapai 9,18 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Banten, yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut.
Kepala Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Pandeglang, Sutoto, mengatakan, kemiskinan di Pandeglang dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran terbuka yang masih menjadi masalah utama. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan beban pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu, selain verifikasi data, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang juga fokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok usia produktif, untuk menciptakan peluang kerja dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
“Strategi pemberdayaan ekonomi keluarga akan difokuskan pada usia produktif, melalui pelatihan, penyediaan peralatan, modal, serta pendampingan,” ujar Sutoto, Senin (6/1/2024), sambiul menambahkan langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan secara berkelanjutan.
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada di posisi ketiga dengan angka kemiskinan sebesar 4,51 persen, sedangkan Kabupaten Pandeglang tetap berada di peringkat teratas dengan 9,18 persen. Untuk itu, Pemkab Pandeglang melalui Bappeda berkomitmen menurunkan angka kemiskinan tersebut.
Sutoto menegaskan bahwa pihaknya menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah 9 persen pada 2025, bahkan dengan harapan dapat mencapai angka 8 persen. “Kami optimistis bisa mencapainya dengan berbagai strategi, salah satunya melalui verifikasi dan validasi data yang intens dilakukan,” ujarnya.
Menurut Sutoto, verifikasi data dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. “Verifikasi data adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dan intervensi lainnya tepat bagi mereka yang membutuhkan,” tambahnya.
Masih kata Sutoto, penurunan angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya tercatat 1,34 persen, kini berhasil turun menjadi 0,78 persen. Keberhasilan ini menunjukkan adanya kemajuan meskipun tantangan masih besar.
