KITAINDONESIASATU.COM – Kepala keamanan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menyatakan pada hari Minggu, 5 Januari 2025, bahwa ia tidak bisa bekerja sama dalam penangkapan pemimpin yang dimakzulkan.
Ini merupakan pernyataan yang berpotensi memperburuk krisis politik dan membawa negara menuju konfrontasi lebih lanjut.
Yoon, –yang menghadapi surat perintah penangkapan terkait pemberontakan yang akan berakhir pada tengah malam (1500 GMT) hari Senin– mengatakan bahwa perdebatan hukum mengenai surat perintah tersebut menjadi alasan ketidaksetujuannya.
“Harap jangan melontarkan pernyataan yang menghina bahwa dinas keamanan presiden telah direduksi menjadi tentara swasta,” ungkap Park Chong-jun, pejabat terkait, menanggapi tuduhan yang menyebut dinas keamanan presiden sebagai “tentara swasta” dan menegaskan bahwa dinas tersebut telah menjaga keamanan semua presiden selama 60 tahun tanpa memandang afiliasi politik.
Pernyataan ini muncul setelah pengadilan Seoul menolak gugatan pengacara Yoon mengenai ketidakabsahan surat perintah tersebut.
Pengacara Yoon juga menyampaikan kekhawatiran mengenai legalitas penegakan hukum terhadap presiden yang masih menjabat.
Yoon, yang merupakan presiden petahana pertama Korea Selatan yang menghadapi kemungkinan penangkapan, mengalami ketegangan politik setelah upayanya untuk mengumumkan darurat militer pada 3 Desember gagal.
Meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum, Yoon tetap mendapat dukungan dari para pendukungnya, yang berunjuk rasa dengan membawa plakat bertuliskan “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol”.
Sementara itu, unjuk rasa yang berlangsung di ibu kota Seoul menghadirkan protes pro dan kontra terhadap penangkapan Yoon.
Pada hari Sabtu, polisi juga menahan dua pengunjuk rasa yang diduga menyerang petugas, menambah ketegangan yang terjadi di seluruh negeri.- ***
Sumber: Reuters
