KITAINDONESIASATU.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan penolakannya terhadap wacana kepala daerah ditunjuk DPRD.
Gubernur Jakarta ke-15 itu mengungkap, kebijakan itu hanya membuat warga menjadi penonton kontestasi politik.
“Kan dari dulu saya tolak, iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli,” kata Ahok usai kegiatan Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Ahok mengatakan, pemilihan Gubernur lewat dewan hanya membuka peluang ‘main mata’ antara calon dengan pimpinan partai yang ada di DPRD. Bahkan pemilihan itu bisa menjadi celah suap agar calon bisa menang saat dipilih DPRD.
“Kita cuma deal-dealan sesama Ketua Umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” terangnya.
“Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” tambah Ahok.
Informasi tambahan, sebelumnya Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.
Dalam usulannya, Prabowo mengatakan kepala daerah, mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.
Presiden ke-8 itu mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Partai Golkar malam itu untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dinilai mengeluarkan biaya mahal. (Aldi/Yo)
