KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menuai kontroversi setelah menyebut Mahfud MD sebagai “orang gagal” karena mengkritik kebijakan pengampunan pajak pemerintahan Prabowo. Pernyataan ini memicu tanggapan keras dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi.
Melalui akun X @islah_bahrawi, Islah menyebut Habiburokhman sebagai ‘badut Senayan’, yang dinilai tidak bisa merespons kritik dengan baik.
“Dia pikir menjadi anggota DPR adalah puncak paling mengkilat dari pencapaian manusia. Padahal cara kerja otaknya terlihat masih sangat ‘low-rated’,” ujarnya.
“Ketika akademisi mengkritik rencana kebijakan hukum pemerintah, ‘badut Senayan’ ini malah merespons dengan serangan secara personal,” tambah Islah.
BACA JUGA : Mahfud MD Absen di Pelantikan Prabowo-Gibran Karena Kondisi Ibunya
Melalui akun media sosialnya, Islah menyebut Habiburokhman sebagai “badut Senayan” yang dianggap tidak mampu menanggapi kritik secara substansial. Ia mengkritik Habiburokhman karena memilih menyerang Mahfud secara personal daripada membahas esensi kritiknya.
Menurut Islah, pandangan Mahfud MD adalah dorongan untuk memulihkan keuangan negara yang seharusnya ditanggapi secara konstruktif.
Islah Bahrawi, seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU), dikenal karena keberaniannya mengomentari isu politik, hukum, dan sosial. Dengan pendekatan moderat, ia sering menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan pejabat publik, termasuk anggota DPR, yang dianggapnya tidak sesuai dengan semangat keadilan dan kepentingan rakyat.
Mahfud MD Disebut Orang Gagal
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengabaikan kritik Mahfud MD terkait gagasan pengampunan koruptor yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kritik Mahfud tidak relevan karena dianggap tidak sejalan dengan kinerja Mahfud selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Mahfud ini orang gagal, dia sendiri menilai dia gagal lima tahun sebagai menteri dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum, apa yang dinilai Mahfud,” kata dia dalam jumpa pres di ruangan rapat Komisi III, Jumat, 27 Desember 2024.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo tentang pengampunan koruptor harus dipahami sebagai upaya memulihkan kekayaan negara, bukan sebagai dorongan untuk melanggar hukum.
“Jadi pernyataan itu harus dilihat sebagai semangat mengembalikan keuangan negara. Maka dari itu Pak Mahfud yang menghasut bahwa Pak Prabowo menganjurkan melanggar hukum,” ujar dia.
Kritik Mahfud MD Terhadap Pernyataan Prabowo Soal Uang Damai Koruptor
Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan gagasan.
Menurut Mahfud, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, koruptor tidak dapat diberikan pengampunan.
“Menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh (koruptor dimaafkan) karena bertentangan dengan Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri peringatan HUT ke-18 Partai Hanura di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 21 Desember 2024.
