KITAINDONESIASATU.COM – Aliansi Masyarakat Jakarta Barat mendesak Inspektorat DKI Jakarta, Komisi ASN, dan Polda Metro Jaya menyelidiki Walikota Jakarta Barat terkait dugaan manipulasi nilai seleksi Dewan Kota Jakarta Barat yang baru saja diumumkan penjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Diduga terjadi perubahan nilai oleh Walikota Jakarta Barat, karena hasil seleksi Dewan Kota tidak sesuai dengan yang seharusnya,” ujar Amilin, koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Barat, dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Amilin menambahkan bahwa mereka akan melaporkan masalah ini kepada Inspektorat DKI Jakarta, Komisi ASN, dan Polda Metro Jaya.
Indikasi manipulasi nilai terungkap setelah salah satu peserta seleksi dengan nilai terendah mendadak menjadi yang tertinggi setelah pengumuman.
“Salah satu peserta dari Kecamatan Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, dan Grogol Petamburan yang awalnya memiliki nilai terendah, tiba-tiba diumumkan dengan nilai tertinggi. Kami curiga ada unsur permainan dari pihak internal,” jelas Amilin.
Sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan demokratis, mereka berencana mengambil langkah hukum.
“Kami juga meminta penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan SK Gubernur No. 854 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029,” tegasnya.
Selain itu, mereka mendesak DPRD DKI Jakarta untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan manipulasi dalam seleksi Dewan Kota Jakarta Barat. (ald/aps)**
