News

Peringati Hari Bela Negara ke-76 Pj Sekdakot Bogor Bacakan Amanat Presiden RI 

×

Peringati Hari Bela Negara ke-76 Pj Sekdakot Bogor Bacakan Amanat Presiden RI 

Sebarkan artikel ini
hari bela negara
Pelaksanaan upacara Hari Bela Negara ke-76, di Plaza Balai Kota Bogor. (KIS/IST)

KITAINDONESIASATU.COM – Memperingati Hari Bela Negara ke-76, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaksanakan upacara di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis 19 Desember 2024 pagi.  

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, selaku inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.  

Dalam amanat tersebut, orang nomor satu di Indonesia menegaskan bahwa tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, dan Polri semata, tetapi menjadi tugas dan kewajiban semua komponen bangsa.  

Dengan semangat bela negara, diyakini berbagai macam rintangan dan tantangan akan mampu dihadapi guna mencapai cita-cita bangsa dengan memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa sesuai peran dan profesi.  

“Pertahanan negara adalah tujuan nasional bangsa kita. Tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan, seluruh kekayaan, dan seluruh masa depan bangsa. Semua itu hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat,” kata Hanafi membacakan amanat Presiden RI.  

Dalam amanatnya, Presiden menambahkan bahwa peringatan Hari Bela Negara ke-76 dilaksanakan untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara melalui peristiwa bersejarah, yaitu agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948.  

Dalam peristiwa itu, para pahlawan menunjukkan kegigihan dan usaha mereka untuk merebut kembali Ibu Kota Negara, Yogyakarta. Kota Yogyakarta, yang saat ini menjadi simbol pemerintahan kesatuan Republik Indonesia, pada masa itu menjadi tempat Belanda menangkap sejumlah tokoh penting Indonesia, yaitu Presiden Sukarno, Wakil Presiden, Mohammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya.  

Hal tersebut mengakibatkan kekosongan kepemimpinan negara. Oleh karena itu, Presiden Sukarno memerintahkan Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *