KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa biaya politik dalam Pemilu di Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 1.000 triliun.
“Angka ini mencakup berbagai aspek biaya yang dikeluarkan dalam proses pemilu, baik itu dalam bentuk langsung maupun tidak langsung” ungkap Doli dalam tayangan Youtube Detik, 16 Desember 2024.
Ahmad Doli menjelaskan bahwa biaya tersebut tidak hanya mencakup anggaran untuk penyelenggaraan pemilu yang biasanya ditanggung oleh negara, tetapi juga biaya yang dikeluarkan oleh para calon legislatif (caleg) dan partai politik untuk memenangkan pemilu.
Salah satu contoh biaya besar yang sering terlihat adalah praktik membeli suara yang terjadi di lapangan.
Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan dengan cara yang tidak transparan, seperti membagikan sembako (sembilan bahan pokok) atau melakukan “serangan fajar” pada saat-saat menjelang pencoblosan.
Serangan fajar merujuk pada pembagian uang atau barang kepada pemilih pada pagi hari sebelum pemilihan berlangsung, yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemilih.
Selain itu, biaya politik juga mencakup biaya kampanye yang sangat tinggi, mulai dari iklan di media massa, pemasangan baliho dan spanduk, hingga biaya untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini tentu menjadi beban yang cukup besar bagi para calon atau partai politik yang ingin berkompetisi dalam pemilu.
Menurut Ahmad Doli, tingginya biaya politik ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem demokrasi Indonesia, karena hal ini bisa membuka peluang bagi praktik korupsi dan ketimpangan dalam proses politik.
Biaya politik yang sangat besar ini dapat mempengaruhi integritas dan transparansi pemilu, serta menciptakan ketidakadilan bagi calon yang memiliki sumber daya terbatas.
Di sisi lain, tingginya biaya politik juga memperburuk kualitas demokrasi, karena hanya mereka yang memiliki dana besar yang bisa mengakses platform politik dan memperoleh dukungan yang cukup besar dari masyarakat.
Oleh karena itu, Doli menegaskan perlunya reformasi dalam sistem pemilu, agar biaya politik bisa lebih terkontrol dan pemilu bisa berjalan lebih adil serta transparan.
Pernyataan Ahmad Doli ini kembali mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia, agar biaya politik yang sangat besar ini tidak semakin menghambat terciptanya sistem politik yang lebih sehat dan demokratis.- ***
