KITAINDONESIASATU.COM – PDI-P menantang para pemimpin yang dituding terlibat dalam penggerakan “partai coklat” (parcok) atau penggunaan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024 untuk mengikuti tes kebohongan.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya terus mengumpulkan bukti terkait dugaan tersebut, meskipun tindakan itu dirancang sedemikian rupa agar tidak meninggalkan jejak.
“Para pemimpin yang diduga menjadi penggerak parcok sebaiknya menerima tantangan tes kebohongan dari para psikolog. Hal ini penting untuk masa depan bangsa dan negara,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Ia menambahkan bahwa jika tindakan tersebut dibiarkan, maka hak rakyat Indonesia untuk memilih dengan bebas akan terabaikan.
Menurut Hasto, tes kebohongan relevan untuk memastikan kebenaran dan transparansi, terutama jika seorang pemimpin tidak mengakui keterlibatannya.
“Ketika seseorang tidak mengakui tindakan yang dilakukannya, tes kebohongan bisa menjadi solusi,” jelasnya.
Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menambahkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024 di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Sumatera Utara.
Dugaan ini didukung oleh saksi dan bukti yang siap diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah hasil Pilkada diumumkan.
“Kami sudah menyiapkan semua bukti dan keterangan untuk pembuktian di MK,” ungkap Ronny.
PDI-P menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa dugaan intervensi aparat tidak mencederai Pilkada 2024.- ***
